MEWUJUDKAN PROFESI PNS YANG PROFESIONAL MELALUI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan tidak jelas, itulah salah satu kata yang sering diasosiasikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketidakjelasan tersebut dapat saja disebabkan karena proses penerimaan PNS tidak didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang jelas dan tepat. Pada akhirnya ketidakjelasan tersebut berimbas pada ketidakjelasan pula pada pola karir PNS tersebut. Imbas dari semua itu pada akhirnya menyebabkan banyak orang berkualitas tinggi yang lebih memilih menambatkan mata pencahariannya pada dunia swasta yang dikatakan lebih menjanjikan pekerjaan dan karir yang jelas.

Apabila bangsa ini ingin melakukan perbaikan pada tata kelola birokrasinya, ada baiknya dilakukan reformasi dalam tata kelola kepegawaian PNS. Wujudkan PNS itu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan bagi para lulusan perguruan tinggi yang berkualitas tinggi. Namun apakah bisa PNS itu menjadi sebuah profesi layaknya profesi dokter, akuntan, pengacara, dsb? Apakah PNS mampu menjadi profesional pula? Artikel ini tidak akan menjawab semua problem tersebut, hanya ingin mencoba mencari jawaban atas salah satu problem pengelolaan kepegawaian PNS.

Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi publik dan manajemen, khususnya MSDM. Menurut kamus, profesionalisme berasal dari kata profess (to lay claim to, pengakuan, pernyataan), kemudian profession (pekerjaan yang ditekuni dan dikuasai benar-benar). Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan. Sementara profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada penampilan atau performance atau kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Profesional (seseorang yg punya profession, menurut cara yg sesuai profession), profesionalism (profesional character, spirit or methods). Misalnya, ‘pekerjaan itu dilaksanakan secara profesional’. Kedua, menunjuk pada orang yang melakukan pekerjaan itu, misalnya ‘dia seorang profesional’.

Ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi. Pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Sebagai contoh, dokter disebut profesi karena memiliki fungsi dan signifikasi sosial untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, profesi menuntut keterampilan&keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a systematic body of knowledge). Keempat, ada kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material.

Apabila ciri-ciri tersebut diterapkan pada PNS, maka pada dasarnya PNS dapat menjadi suatu profesi yang profesional karena pertama PNS memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. PNS juga dituntut memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, pekerjaan PNS didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a systematic body of knowledge). Keempat, dapat dibentuk suatu kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku PNS beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka PNS memperoleh imbalan finansial atau material. Lalu bagaimana untuk meningkatkan profesionalisme profesi PNS?Mari kita cari tahu salah satu opsi jawabannya….

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen PNS mengacu pada standar yang diatur oleh perundang-undangan di bidang organisasi dan kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa peranan Jabatan Fungsional PNS adalah sebagai wadah bagi pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Adapun kriteria Jabatan Fungsional antara lain:

  1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
  2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi (hal ini dapat disusun belakangan);
  3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan
  • Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian
  • Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional ketrampilan
  1. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
  2. Pejabat fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sehubungan peranan jabatan fungsional tersebut, pengembangan dan revitalisasi jabatan fungsional merupakan keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme profesi PNS dan mewujudkan organisasi yang transformatif. Transformasi organisasi sebagai pengejawantahan kredo “hemat struktur dan kaya fungsi”, yaitu lebih mengandalkan modal SDM yang berkualitas dibandingkan memperbanyak kotak struktural.

Melalui pengembangan jabatan fungsional, organisasi juga akan mendapat kemudahan untuk melakukan:

  1. Penataan nomenklatur jabatan;
  2. Rasionalisasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam rangka mewujudkan kredo “hemat struktur kaya fungsi” pada instansi pemerintah;
  3. Penyempurnaan peta jabatan dan career path yang mencakup pola mutasi, promosi, dan demosi;
  4. Perancangan kurikulum dan program diklat yang terstruktur;
  5. Rekruitmen CPNS memiliki dasar kebutuhan formasi jabatan yang spesifik dan proporsional.
  6. Penerapan prinsip the right man on the right place bagi setiap pegawai.

Apabila pengembangan jabatan fungsional berhasil dioptimalkan, bukan tidak mungkin PNS akan menjadi profesi yang menarik bagi para lulusan perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Dengan diisinya birokrasi Indonesia oleh lulusan berkompeten diharapkan dapat meningkatkan kualitas birokrasi.

Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Organisasi dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s